JURNALETAM.SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan apresiasi terhadap langkah Dinas Kesehatan Kaltim yang telah mengoptimalkan program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Menanggapi hal tersebut, wakil ketua komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra mengungkapkan program tersebut dinilai berkontribusi dalam menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang masih menjadi perhatian serius di provinsi ini.
“Kami di DPRD Kalimantan Timur, khususnya Komisi IV yang membidangi kesehatan, sangat mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan dalam mengoptimalkan PKG dan CKG. Tapi untuk benar-benar menurunkan AKI dan AKB, kita butuh kerja kolektif lintas sektor dan strategi yang lebih terstruktur,” Ungkapnya. Jum’at (23/5/2025).
Meski program gratis tersebut mendapat sambutan positif, Andi Satya menekankan bahwa penanganan AKI dan AKB memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Dirinya pun mendorong adanya sinergi antara instansi pemerintah, penguatan kebijakan, serta dukungan anggaran yang memadai.
“Kami terus mendorong pemerataan layanan kesehatan ibu dan anak. Program seperti Puskesmas Plus dan revitalisasi PONED harus diperluas cakupannya. Kami juga mengusulkan tambahan anggaran untuk meningkatkan kapasitas SDM serta pengadaan alat kesehatan di puskesmas-puskesmas rawan,” Ucap Andi Satya.
Selain infrastruktur dan tenaga medis, Andi Satya juga menekankan pentingnya sistem rujukan dan pemantauan berbasis teknologi untuk mempercepat respons terhadap kasus-kasus darurat.
Politisi dari partai Golkar itu menambahkan pentingnya edukasi masyarakat agar ibu hamil dan keluarga lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan rutin serta penanganan komplikasi kehamilan.
“Semoga AKI dan AKB di Kaltim bisa turun. Ini bukan hanya target statistik, tapi soal menyelamatkan nyawa dan masa depan generasi kita,” Pungkasnya.
Untuk diketahui, hingga Oktober 2024, angka kematian ibu di Kaltim tercatat sebanyak 57 kasus, sementara kematian neonatal mencapai 394 kasus, kematian bayi 464 kasus, dan kematian perinatal 699 kasus. Pemerintah daerah terus berupaya menekan angka ini melalui berbagai strategi pelayanan kesehatan.
