Samarinda.Jurnaletam – Sabtu pagi (24/5/2025), suasana di Ruang Crystal 5 Hotel Mercure Samarinda terasa berbeda. Para pendidik, pejabat pendidikan, dan perwakilan lembaga pendidikan berkumpul dalam sebuah forum yang membahas arah baru penilaian pendidikan nasional: pengenalan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai instrumen evaluasi sistemik.
Kalimantan Timur menjadi provinsi pertama yang dipercaya menjadi lokasi sosialisasi paradigma baru evaluasi pendidikan tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, hadir mewakili Gubernur Kaltim dan memberikan sambutan sekaligus penekanan penting mengenai makna pendidikan yang lebih dari sekadar hasil ujian.
“Kita tidak hanya bicara soal capaian siswa, tapi seluruh proses belajar yang harus ditata oleh pemerintah daerah, yayasan, dan komunitas guru. Pendidikan berkualitas tidak bisa dibebankan hanya kepada murid,” tegas Sri Wahyuni.
Ia menekankan pentingnya Asesmen Nasional (AN) sebagai alat ukur bukan hanya bagi siswa, tetapi juga bagi kepala sekolah, guru, dan fasilitas sekolah. AN dinilai mampu merefleksikan kesiapan sistem pendidikan secara menyeluruh.
Kaltim sendiri, lanjutnya, telah menunjukkan komitmen melalui program Gratispol program pendidikan gratis untuk warga berusia 18 hingga 25 tahun yang sedang menempuh pendidikan tinggi di wilayah provinsi. Harapannya, bukan sekadar memberi akses, tetapi juga menghasilkan lulusan yang unggul.
“Kami ingin kualitasnya juga terjamin, bukan sekadar kuantitas. Kalau sekolah tidak punya fasilitas memadai, Pemprov siap memfasilitasi, misalnya melalui laboratorium CAT (Computer Assisted Test) milik Badan Kepegawaian Daerah. Satu sesi bisa menampung 100 peserta,” terangnya.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi kesiapan Kalimantan Timur menjadi mitra awal dalam implementasi sistem penilaian baru ini.
“Kita masih berada di tahap sosialisasi, jadi masukan dari daerah sangat penting. Pelaksanaannya dijadwalkan November. Mudah-mudahan Kaltim menjadi contoh kesiapan,” ujarnya.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Toni Toharudin, menambahkan bahwa proses sosialisasi akan terus diperluas secara nasional.
- “Kita ingin perubahan ini bukan membebani, tetapi justru mempercepat perbaikan kualitas pendidikan. Harapannya siswa jadi lebih termotivasi, dan sistem pendidikan kita menjadi lebih adaptif,” tutup Toni.
