JURNALETAM.SAMARINDA  —  Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu, menyatakan kekecewaannya terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dinilai belum membangun komunikasi intensif terkait rencana tersebut terkait sekolah rakyat.

Menurutnya,  program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat ini seharusnya dibahas bersama legislatif, apalagi jika kelak berujung pada penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). “Pemprov ini kan selalu ‘siap-siap saja’, tapi siap untuk dia sendiri. Seharusnya ada koordinasi atau pembicaraan lah dengan DPRD, terkhususnya itu yang menyangkut soal kebijakan dan rakyat,” Ungkapnya. Selasa (27/5/2025).

Selain itu, Demmu sapaan karibnya menjelaskan bahwa DPRD tidak pernah berniat menghambat program-program pro-rakyat. Namun, ia mengingatkan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi miskomunikasi yang berdampak di lapangan.

“Kalau Pergub, sebenarnya tidak ada salahnya juga kan kalau dikonsultasikan dulu ke DPRD. Walaupun itu ranah gubernur, tapi kalau yang diatur menyentuh langsung urusan rakyat, ya sebaiknya dibahas bersama,” Ucap Demmu.

Tak hanya itu, Demmu juga menyinggung pengalaman buruk di masa lalu terkait Pergub Nomor 49 Tahun 2020 tentang hibah dan bantuan sosial yang dibuat tanpa konsultasi dengan DPRD, namun justru menyebabkan masyarakat menyalahkan legislatif.

“Kita sudah pernah capek menghadapi yang seperti Pergub 49 itu. Rakyat menyalahkan DPRD, padahal bukan kami yang bikin aturannya. Jadi kami harap, jangan lagi ada kebijakan sepihak,” Jelasnya.

Kendati demikian, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu  menyebut belum ada surat resmi dari Pemprov Kaltim maupun pembahasan apapun terkait Sekolah Rakyat.

“Kita ini di DPRD justru sangat terbuka. Kalau memang ada perintah membuat Perda, kirim saja suratnya, mari kita bahas bersama. Tapi jangan seolah-olah kerja sendiri,” pungkasnya.