JURNALETAM.SAMARINDA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sungai Mahakam dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal ini diungkapkan langsung oleh, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin. Dirinya menekankan pentingnya percepatan pembahasan regulasi tersebut.
“Ini bukan hanya soal penggolongan sungai atau tambatan kapal. Lebih dari itu, kita bicara tentang bagaimana Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam dan DAS Berau bisa dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” Ungkap Ayub sapaan karibnya. Rabu (28/5/2025).
Ayub juga menilai saat ini pengelolaan alur sungai masih didominasi oleh segelintir pihak swasta. Padahal, pengalihan pengelolaan ke Badan Usaha Milik Daerah (Perusda) bisa memberikan dampak langsung terhadap pendapatan daerah.
“Kita ingin pengelolaan tambatan dan alur sungai ini tidak lagi dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Kalau dikelola Perusda, maka keuntungannya akan kembali ke kas daerah,” Ucapnya.
Sebagai bagian dari persiapan penyusunan Raperda, politisi dari partai Golkar itu menambahkan komisi II telah melakukan studi banding ke Kalimantan Selatan untuk mempelajari pengelolaan Sungai Barito. Dalam waktu dekat, kunjungan lanjutan juga akan dilakukan ke Jembatan Ampera di Sumatra.
“Komisi II juga sudah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kepala KSOP, dan Dirjen UPLA. Dari Dirjen UPLA sudah ada titik terang soal peluang pengambilalihan pengelolaan DAS Mahakam dan Berau ke pemerintah provinsi,” Pungkasnya.
