JURNALETAM.SAMARINDA – Keberhasilan sejumlah daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) mendapat apresiasi dari DPRD Kaltim.
Namun, peringatan juga disampaikan agar capaian ini tidak menjadi alasan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mengurangi dukungan anggaran di sektor kesehatan.
Untuk itu, anggota komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menekankan pentingnya mempertahankan dukungan fiskal terhadap daerah-daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap UHC
“Kalau daerah sudah berani mandiri anggaran demi UHC, provinsi jangan malah lepas tangan. Justru ini momen untuk memberi semangat dengan insentif atau dukungan lain,” kata Agusriansyah, Selasa (3/6/2025).
Lebih lanjut, Agusriasnyah menilai bentuk insentif tidak harus dalam penggantian iuran BPJS, melainkan bisa diwujudkan melalui dukungan program strategis seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis, atau kampanye kesehatan berbasis masyarakat.
“Daerah bisa gunakan dana tambahan itu untuk memperluas layanan kesehatan berbasis preventif, bukan hanya kuratif. Ini jauh lebih strategis untuk jangka panjang,” Ucapnya.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan telah menyaksikan langsung bagaimana ruang fiskal dan dukungan politik mampu mendorong inovasi layanan di daerah.
“Saat dukungan anggaran dicabut, maka yang terjadi bukan efisiensi, tapi stagnasi. Kita ingin layanan publik terus naik kelas, bukan berhenti hanya karena urusan anggaran,” Tutup Agusriansyah.
