JURNALETAM.SAMARINDA – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam memperluas akses pendidikan kembali mendapat dukungan dari DPRD Kaltim.
Hal itu diungkapkan langsung, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin. Dirinya mengungkapkan dukungannya terhadap program pendidikan gratis (Gratispol) yang menjadi salah satu agenda prioritas Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Menurutnya, di tengah masa transisi pemerintahan, langkah-langkah percepatan dalam pelaksanaan Gratispol menunjukkan arah yang positif. Ia mengapresiasi upaya konkret yang telah dilakukan pemerintah, meski diakuinya belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Pemerintah tidak hanya bicara soal penghapusan biaya SPP. Gratispol ini dirancang untuk mencakup berbagai kebutuhan penting siswa, termasuk seragam, buku, hingga infrastruktur pendukung pembelajaran,” Ungkap Ayub sapaan karibnya. Rabu (4/6/2025).
Lebih lanjut, Ayub menekankan bahwa pendekatan menyeluruh terhadap pendidikan sangat penting agar program ini tidak hanya menjadi slogan. Karena itu, ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera beradaptasi dengan arah kebijakan gubernur baru.
“Kita memahami bahwa saat ini banyak instansi masih menyesuaikan diri dengan visi-misi kepala daerah. Tapi proses akselerasi sudah berjalan, dan dalam waktu dekat akan terasa dampaknya secara luas,” Jelasnya.
Selain itu, Ayub juga menekankan pentingnya pemerataan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Ia mencontohkan masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dasar seperti sanitasi, pagar sekolah, dan ruang belajar yang layak.
“Orientasinya harus jelas. Jangan sampai pembangunan hanya mengejar target fisik tapi tidak menyentuh kenyamanan dan keamanan siswa dalam belajar,” Tegas Ayub.
Untuk itu, politisi dari partai Golkar itu menegaskan pihaknya akan terus mengawal program Gratispol maupun Jospol sebagai bagian dari komitmen terhadap pemerataan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Jika kita ingin generasi Kaltim menjadi unggul dan berdaya saing, maka akses pendidikan yang adil dan merata adalah fondasinya. Dan untuk itu, DPRD akan berada di garda terdepan dalam pengawalan,” Pungkas Ayub.
