JURNALETAM.SAMARINDA – Dugaan korupsi dalam penyaluran pupuk subsidi kembali mencuat dan memicu kekhawatiran luas di kalangan petani Kalimantan Timur (Kaltim).
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menekankan perlunya reformasi total dalam sistem distribusi pupuk subsidi agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran.
“Pupuk subsidi itu hak petani, bukan untuk dipermainkan. Ketika distribusinya diselewengkan, yang paling dirugikan adalah mereka yang justru menjadi tulang punggung ketahanan pangan kita,” Ungkapnya. Selasa (3/6/2025).
Menurut Yenni, masalah ini tidak semata menyangkut hukum, tapi juga menyentuh keadilan sosial bagi petani kecil yang menggantungkan nasib pada dukungan pemerintah.
“Jika subsidi disalahgunakan, maka itu sama saja memutus akses petani terhadap alat produksi yang mereka butuhkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Negara harus hadir dan melindungi mereka,” Ucap Yenni.
Yenni juga mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada, termasuk penguatan regulasi dan pengawasan di titik-titik distribusi yang rawan penyimpangan
“Mulai dari transparansi data penerima, distribusi oleh pihak ketiga, hingga kontrol lapangan oleh pengawas independen. Kita harus berani berubah,” Ucapnya.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan momentum ini dimanfaatkan untuk membenahi tata kelola bantuan pertanian secara menyeluruh di Kaltim.
“Petani tidak boleh dibiarkan sendirian menghadapi sistem yang lemah. Kita semua harus menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya.
