SAMARINDA. Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ahkmed Reza Fachlevi minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) lebih memperhatikan kebutuhan infrastruktur.

Menurutnya, ketimpangan pembangunan infrastruktur dan lemahnya reformasi birokrasi, sebagai tantangan utama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di Benua Etam.

“Hal ini juga pernah saya sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, saat saya menjadi juru bicara Fraksi Gerindra, pada pandangan umum fraksi terhadap Nota Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029, Senin (2/6/2025) lalu,” kata Reza

Menurut Reza, sekitar 80 persen kegiatan ekonomi di Kaltim ini masih terpusat di lima wilayah utama.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal seperti Mahakam Ulu (Mahulu).

“Pembangunan yang tidak merata hanya akan memperbesar kesenjangan antarwilayah. Jalan, jembatan, irigasi hingga sistem drainase perlu diperluas ke wilayah pinggiran demi membuka akses dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah,” ujarnya.

Selain masalah infrastruktur, Reza juga menggarisbawahi perlunya reformasi birokrasi yang lebih nyata, dengan peta jalan yang disosialisasikan secara menyeluruh hingga ke level perangkat daerah.  (RIZ)