SAMARINDA. Sebanyak 30 mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda mendatangi Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (12/6/2025). Mereka tak datang untuk unjuk rasa, melainkan memilih jalur dialog formal lewat forum audiensi.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim itu mengusung tema “Perumusan Kebijakan Pendidikan di Kalimantan Timur”. Mereka diterima langsung oleh dua anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi dan Sarkowi V Zahry. Turut hadir Tenaga Ahli DPRD, Tri Nugroho, serta dosen pendamping dari UINSI, Farah Silvia.
Alih-alih turun ke jalan, para mahasiswa memilih meja diskusi. Darlis menyambut baik pendekatan ini.
“Bagi kami, audiensi seperti ini justru lebih produktif. Banyak yang bisa dibahas dengan lebih mendalam. DPRD terbuka untuk dialog seperti ini,” ujar Darlis dalam sambutannya.
Dalam forum yang berlangsung hampir dua jam itu, para mahasiswa secara terbuka menyampaikan kritik dan pandangan mereka soal arah kebijakan pendidikan di Kaltim—termasuk implementasi program Gratispol, inisiatif pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga perguruan tinggi yang digagas Pemerintah Provinsi.
Salah satu mahasiswa, Arya Prasetyo, menilai bahwa program GratisPol punya potensi besar, tapi masih belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat.
“Program ini punya semangat yang sama dengan visi Kaltim Tuntas. Tapi banyak masyarakat yang belum tahu cara mengaksesnya. Di sinilah literasi publik jadi kunci,” ucap Arya.
Ia menambahkan, bila optimal, GratisPol bisa menjadi role model nasional. Apalagi saat ini Indonesia sedang berada dalam fase bonus demografi.
“Sayang kalau tidak dibarengi dengan reformasi pendidikan yang serius,” terangnya.
Selain menyuarakan kritik, Arya juga menyoroti peran DPRD dalam memastikan mutu dan arah kebijakan pendidikan berjalan sesuai kebutuhan publik.
“Karena semua anggaran tetap berawal dari DPRD sebelum masuk ke dinas teknis. Maka pengawasan dan arah kebijakan legislatif jadi sangat krusial,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Darlis menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menilai program pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak bisa dilihat dari aspek pembebasan biaya semata.
“Kami selalu terbuka terhadap masukan dari mahasiswa. Justru mereka bisa menjadi pengingat, apakah program yang kami dukung sudah menyentuh persoalan akar atau hanya menyentuh permukaan,” kata politisi yang aktif di bidang pendidikan itu.
Sementara itu, Sarkowi V Zahry dari Komisi IV DPRD Katim menilai forum semacam ini sebagai cermin dari proses pendidikan demokrasi yang sehat.
“Diskusi ini adalah latihan nyata memahami kebijakan publik. Mereka tidak hanya belajar teori di kampus, tapi juga menguji langsung gagasannya ke lembaga legislatif. Ini bagian penting dari pembelajaran kebijakan publik,” tutup Sarkowi. (RIZ)
