SAMARINDA. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan bahwa sekitar 10 ribu anak di Kalimantan Timur (Kaltim) belum tersentuh pendidikan formal.
Temuan ini menyoroti urgensi penerapan program pendidikan gratis (GratisPol) yang tengah digencarkan oleh Pemprov Kaltim.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan gratis bukan sekadar slogan, melainkan bentuk intervensi nyata untuk menjembatani kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Gratispol bukan basa-basi. Ini langkah konkret untuk menekan jumlah anak yang tidak bersekolah,” kata Darlis pada Minggu (29/6/2025).

Namun, ia mengingatkan bahwa biaya pendidikan hanyalah salah satu dari sekian banyak tantangan yang dihadapi, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.

Menurutnya, persoalan transportasi dan biaya hidup menjadi penghalang serius bagi calon pelajar, termasuk mahasiswa.

“Bayangkan saja, dari Kutai Barat ke Samarinda bisa habis Rp2 Juta hanya untuk ongkos perjalanan. Belum lagi biaya kos dan makan,” tuturnya.

Perbedaan akses sangat terasa antara daerah perkotaan seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kukar dengan wilayah pedalaman.  Darlis menyebut bahwa keterbatasan geografis sering kali membuat program pendidikan tak sepenuhnya menjangkau daerah-daerah tersebut. (RIZ)