SAMARINDA. Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya penguatan demokrasi di tingkat daerah guna memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada rakyat.
Pria yang akrab disapa Hamas itu menyampaikan pandangannya dalam agenda resmi pada Senin (30/6/2025). Ia menyebut, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Penguatan demokrasi di daerah sangat penting, agar masyarakat paham dan terlibat dalam menentukan arah kebijakan publik,” ujarnya.
Menurut Hamas, keterlibatan masyarakat akan berpengaruh besar pada kualitas kebijakan yang dihasilkan, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah daerah di mata publik.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun demokrasi yang sehat dan inklusif, terutama dengan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Dalam kerangka itu, desentralisasi dan otonomi daerah menjadi landasan penting.
“Desentralisasi memberikan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, sementara otonomi memberi ruang bagi pemerintah lokal untuk mengelola wilayahnya sendiri,” paparnya.
Meski begitu, Hamas mengingatkan bahwa makna desentralisasi dan otonomi akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan keterlibatan nyata dari masyarakat.
“Partisipasi masyarakat adalah kunci agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat,” tegas politisi dari Partai Golkar tersebut.
Selain partisipasi, Hamas juga menekankan pentingnya edukasi politik dan literasi kebijakan. Menurutnya, masyarakat perlu dibekali pemahaman yang cukup agar bisa mengawasi jalannya pemerintahan secara kritis.
Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak apatis terhadap proses politik.
“Generasi muda harus menjadi agen perubahan yang kritis dan konstruktif. Mereka harus tahu bagaimana menggunakan hak politiknya dengan baik,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, DPRD Kaltim akan terus menggencarkan program sosialisasi demokrasi di berbagai wilayah. Program itu akan dikemas dalam bentuk dialog interaktif dan diskusi terbuka bersama masyarakat.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tapi juga subjek yang berperan aktif dalam pembangunan daerah,” tutupnya. (adv)
