SAMARINDA. Seruan lantang untuk pemerataan pembangunan kembali menggema di Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (1/7/2025). Puluhan warga dari Kalekale Kalimantan Timur (KKT) dan Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Formas PM) menggelar aksi damai menuntut keadilan bagi daerah yang selama ini dianggap tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dasar, Mahakam Ulu (Mahulu).
Aksi berlangsung di halaman DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, di tengah pengawalan ketat aparat kepolisian. Spanduk-spanduk bertuliskan “Bangun Jalan Menuju Perbatasan” hingga “Jangan Lupakan Mahulu” menjadi simbol protes atas minimnya sentuhan pembangunan di wilayah yang telah berusia 13 tahun sebagai kabupaten.
“Kami datang ke sini bukan untuk membuat gaduh, tapi membawa suara rakyat Mahulu yang lelah dijanjikan,” ucap Bambang Edy Dharma, Koordinator Formas PM
Menurutnya, persoalan jalan darat menjadi titik kritis. Akses dari Kutai Barat ke Mahulu hingga kini masih dalam kondisi rusak dan minim penanganan.
“Kalau jalannya rusak, jembatan tidak layak, bagaimana masyarakat bisa akses pendidikan dan layanan kesehatan dengan mudah? Infrastruktur adalah fondasi utama,” tegas Bambang saat audiensi bersama Ketua DPRD Kaltim.
Dalam forum terbuka yang digelar setelah aksi, Bambang juga mengkritisi ketimpangan distribusi layanan dasar. Beberapa kampung masih belum menikmati listrik 24 jam, bahkan air bersih pun belum sepenuhnya menjangkau wilayah pedalaman.
“Kami hanya minta keadilan. Jangan sampai kami terus menjadi penonton di rumah sendiri,” tandasnya.
Tak hanya jalan dan layanan dasar, massa aksi juga meminta DPRD menaruh perhatian serius terhadap pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di kawasan Mahulu. Mereka menuntut transparansi anggaran serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek strategis yang menurut mereka kerap minim partisipasi publik.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan dukungannya. Ia menegaskan bahwa Mahakam Ulu akan menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran perubahan tahun 2026.
“Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan Mahulu tertinggal. Segera bangun infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum. Kesehatan di sana masih sangat kurang. Ini menjadi tantangan kita bersama,” kata Hasanuddin saat menerima rombongan Formas PM di Gedung E DPRD Kaltim.
Pernyataan serupa juga dilontarkan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin. Ia menyatakan, Mahulu meski merupakan kabupaten termuda di Kaltim. Dan akan mendapatkan perhatian khusus dalam distribusi anggaran.
“Dari sekian triliun anggaran provinsi, Mahakam Ulu akan kita prioritaskan,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa pemerataan pembangunan adalah prinsip utama yang harus dijaga di Bumi Etam. (adv)
