DPRD Kaltim Tinjau Longsor di KM 28, Warga Harap Relokasi Segera Terwujud

SAMARINDA. Bencana longsor yang terjadi di Kilometer 28 Jalan Poros Samarinda–Balikpapan menyisakan duka mendalam bagi warga Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan.

Anggota DPRD Kalimantan Timur turun ke lokasi dan membuka ruang dialog dengan warga dan perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, pada Selasa (01/6/2025).

Di awal percakapan, perwakilan pihak BPPJN Kaltim menyampaikan, bahwa pembangunan jalan sementara dilakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas, sambil menunggu proses perbaikan jalan utama yang terdampak bencana.

“Kami buat jalan peralihan untuk memastikan jalur tetap bisa dilalui, sambil mempersiapkan perbaikan permanen,” jelas seorang pejabat BPPJN Kaltim.

Kepala Dusun Tani Jaya, Nurhayati, mengungkapkan kondisi warga yang cukup memprihatinkan. Dari 21 rumah di wilayahnya, 10 di antaranya sudah roboh dan tidak bisa ditempati. Warga pun terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

“Masjid kami juga sudah roboh. Kami berharap pemerintah segera membangun kembali rumah-rumah warga yang hancur. Lokasi relokasi sudah disiapkan, tinggal menunggu realisasi dari Dinas Perkim,” ujarnya.

Reza Fachlevi, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, turut serta hadir meninjau area yang terdampak longsor. Ia menyampaikan kepedulian terhadap nasib puluhan keluarga yang kehilangan tempat tinggal

“BPPJN Kaltim sudah mulai melakukan langkah penanganan dengan membangun jalan peralihan. Tapi memang masih ada sekitar 20 rumah warga dan satu tempat ibadah yang terdampak,” kata Reza.

Reza menegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pusat dalam penanganan bencana ini. “Kami berharap pemerintah pusat dan daerah bisa terus bekerja sama demi memulihkan kondisi warga Desa Batuah,” ujarnya.

Sementara itu, Abdul Rakhman Bolong, Anggota Komisi III DPRD Kaltim menyoroti pentingnya penanganan pasca-bencana yang lebih menyeluruh.

“Masalah warga bukan hanya soal jalan yang putus, tapi juga kehilangan tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.  (adv)