SAMARINDA. Kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser kembali menjadi sorotan. Bukan hanya soal distribusi yang macet, melainkan juga dugaan praktik penyimpangan yang membuat petani semakin tercekik di musim tanam.

Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fadly Imawan, angkat bicara. Legislator dari daerah pemilihan PPU dan Paser itu menyebut, keluhan petani tentang pupuk yang sulit diakses bukan hal baru. Tapi yang membuatnya miris, masalah ini tak kunjung selesai.

“Ini bukan cuma soal distribusi yang tidak lancar. Ada indikasi kuat bahwa pupuk bersubsidi dialirkan ke pihak-pihak yang tidak berhak, lalu dijual kembali dengan harga tinggi oleh perantara,” kata Fadly, Rabu (2/7/2025)

Menurutnya, skema subsidi yang seharusnya melindungi petani kecil justru bocor di tengah jalan. Akibatnya, pupuk tak sampai ke tangan yang semestinya. Petani kesulitan memenuhi kebutuhan dasar tanam, sementara harga di pasaran makin melambung.

Fadly menegaskan, jika indikasi penyelewengan ini terbukti, maka langkah hukum harus segera diambil. “Ini tidak hanya soal pelanggaran administrasi. Ini soal ketahanan pangan, soal nyawa pertanian kita. Negara dan rakyat sama-sama dirugikan,” ujarnya.

Ia juga mendesak Pemprov Kaltim dan dinas terkait untuk segera turun tangan. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi pupuk, dari hulu ke hilir, dinilainya sangat mendesak. “Kalau sistem ini tidak dibenahi, maka kelangkaan pupuk akan terus jadi momok setiap musim tanam. Yang rugi, tetap petani kita,” tambahnya.

Lebih jauh, Fadly mendorong adanya pengawasan berlapis dan transparansi dalam tata niaga pupuk bersubsidi. Ia berharap, jalur distribusi yang selama ini rawan dimanipulasi bisa diperketat agar tidak memberi ruang bagi permainan oknum.

“Kita butuh pendekatan sistemik, bukan tambal sulam. Pemerintah harus hadir sebagai pelindung petani, bukan hanya penonton dalam krisis,” pungkasnya. (adv)