SAMARINDA. Ketimpangan antara program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota kembali mencuat. Memunculkan pertanyaan soal efektivitas anggaran, situasi ini dinilai menciptakan ruang bagi pemborosan dan gagalnya

SAMARINDA. Menjelang percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, DPRD Kaltim menaruh perhatian serius terhadap stabilitas sosial dan keamanan daerah. Salah satu

SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda Fuad Fakhruddin menegaskan, DPRD Kaltim siap mendukung langkah-langkah konkret yang diambil Pemerintah Kota Samarinda dalam mengatasi persoalan pengelolaan

SAMARINDA. Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menegaskan komitmennya untuk mengawal program prioritas Gubernur dan Wakil

SAMARINDA. DPRD Kalimantan Timur mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan guna menjawab ketimpangan akses pendidikan dan tantangan pembangunan manusia di era modern. Ketua

SAMARINDA. Penonaktifan Kepala SMAN 10 Samarinda, Fathur Rachim, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur mendapat sorotan dari DPRD Kaltim. Komisi IV DPRD menegaskan

SAMARINDA. Program pendidikan gratis bagi mahasiswa melalui skema Gratispol yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menuai catatan kritis dari DPRD Kaltim. Komisi

SAMARINDA. DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-21 di Gedung D Lantai 6, menandai pengesahan resmi agenda kegiatan Masa Sidang II Tahun 2025, Rabu