SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda Fuad Fakhruddin menegaskan, DPRD Kaltim siap mendukung langkah-langkah konkret yang diambil Pemerintah Kota Samarinda dalam mengatasi persoalan pengelolaan sampah, termasuk perencanaan relokasi dan modernisasi TPA.

Hal ini karena Kota Samarinda menjadi salah satu dari lima daerah di Kalimantan Timur yang mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena masih menerapkan sistem open dumping atau pembuangan terbuka dalam pengelolaan sampah.

Selain Samarinda, empat daerah lain yang juga mendapat teguran adalah Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Timur, dan Kutai Barat.

“Ini masalah serius yang harus ditangani bersama, bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh warga,” tegasnya.

Menurut politisi Gerindra ini, dirinya juga sangat prihatin, sebab sebagai ibu kota provinsi, Samarinda semestinya menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Tentu kita prihatin. Samarinda ini ibu kota provinsi, harusnya bisa menunjukkan kualitas dan keseriusan dalam penanganan sampah dan semestinya menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan,” ujar Fuad.

Ia juga mengaku, bahwa permasalahan banjir dan manajemen sampah yang belum maksimal di Samarinda, ini juga menjadi perhatian serius semua pihak.

“Salah satu penyebab banjir yang terus berulang adalah sampah yang tidak terkendali. Ini bukan hanya soal kebersihan, tapi soal manajemen kota yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakatnya,” imbuhnya.

Ia menambahkan, Pemkot Samarinda sebenarnya telah melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam masalah ini, namun perlu adanya dorongan dan ketegasan lebih, khususnya dari dinas terkait, untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dan penegakan aturan.

“Pemerintah kota Samarinda sudah mulai berupaya. Tinggal bagaimana pelaksanaannya bisa maksimal atau tidak. Ketegasan DLH juga penting untuk menindak warga yang masih membuang sampah sembarangan,” tutupnya. (adv)