SAMARINDA. Buruknya tata kelola pertambangan di Kalimantan Timur kembali disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai bahwa banyaknya praktik tambang ilegal dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan menjadi persoalan mendasar yang harus segera ditangani secara menyeluruh.

Menurut Salehuddin, sejumlah kasus tambang ilegal yang selama ini beroperasi di berbagai kabupaten di Kaltim menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan kurangnya komitmen dalam memperbaiki sistem perizinan dan pengawasan.

“Ada beberapa praktik yang diduga ilegal dan terus beroperasi tanpa hambatan. Ini harus segera ditindak. Tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” ujar Salehuddin

Selain merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga, aktivitas tambang ilegal juga disebut berdampak langsung pada infrastruktur daerah.

Salehuddin menyinggung insiden ponton batu bara yang menabrak jembatan sebagai contoh nyata lemahnya pengawasan atas rantai distribusi hasil tambang.

“Dampaknya bukan cuma lingkungan. Kerusakan jembatan, jalan, hingga korban jiwa karena lubang tambang, ini seharusnya sudah jadi peringatan tegas,” ucap politisi asal Kutai Kartanegara itu.

Menurutnya, regulasi yang ada juga perlu ditinjau kembali agar lebih responsif terhadap perkembangan di lapangan, serta pelaksana teknis di daerah wajib berpedoman pada aturan tersebut.

Salehuddin menekankan bahwa pembenahan tata kelola tambang di Kaltim bukan sekadar tugas pemerintah daerah atau aparat penegak hukum, melainkan butuh kolaborasi semua pihak. (adv)