SAMARINDA. Persoalan banjir di Kaltim, khususnya di Samarinda, terus menjadi perhatian serius berbagai pihak. DPRD Kaltim melalui Komisi III yang membidangi infrastruktur mendorong agar penanganan banjir di ibu kota provinsi itu mendapat porsi anggaran lebih dari Pemprov Kaltim.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, yang juga legislator dari daerah pemilihan (dapil) Samarinda, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pengentasan banjir sebagai isu prioritas daerah. Ia menyebut program pengendalian banjir sudah menjadi visi utama Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sejak awal masa kepemimpinannya dan perlu didukung secara lintas sektor.
“Kita dukung, Alhamdulillah ada tindak lanjut setelah rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bidang SDA Dinas PUPR-Pera. Salah satu usulan utamanya memang untuk pengendalian banjir,” ujar Subandi.
Subandi menyebut, salah satu usulan yang telah diajukan adalah pembangunan polder atau kolam retensi di bagian hulu Sungai Karang Mumus (SKM), yang menjadi salah satu penyebab utama banjir di Samarinda.
Ia mencontohkan kolam retensi yang kini sedang dibangun Pemkot Samarinda di kawasan Pampang, namun menilai kapasitasnya masih terbatas. Diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk memaksimalkan fungsinya sebagai tampungan air.
“Di bagian atas Pampang, dekat Bandara APT Pranoto, ada lahan milik Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar). Seandainya Pemprov Kaltim bisa mensinergikan aset lahan Kukar dan Pemkot Samarinda, tentu bisa dibangun kolam retensi yang besar,” terangnya.
Menurutnya, kolam retensi berskala besar di wilayah hulu sangat penting sebagai solusi sistemik, yang bisa menampung limpasan air dalam jumlah signifikan sebelum masuk ke kawasan permukiman.
“Insya Allah bisa selesai. Setidaknya bisa mengurangi banjir dalam skala besar,” ungkapnya.
Selain kawasan Pampang, Subandi juga menyoroti persoalan banjir di wilayah perbatasan antara Kecamatan Loa Janan Ilir (Samarinda) dan Loa Janan (Kukar). Ia menyebut, permasalahan sosial akibat saling klaim sumber air yang menyebabkan banjir di wilayah tersebut harus segera diurai.
“Solusinya ya kolam retensi. Itu sudah saya usulkan dalam RDP. Memang belum masuk dalam anggaran tahun 2026, tapi sudah dicatat sebagai usulan yang perlu dipertimbangkan serius,” pungkasnya.
DPRD Kaltim berharap dengan dukungan politik anggaran yang kuat, persoalan banjir Samarinda yang sudah berlangsung menahun dapat ditangani lebih optimal melalui kerja sama antarpemerintah dan pendekatan infrastruktur jangka panjang. (RIZ)
