SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud (Hamas), mengonfirmasi bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 untuk Kaltim belum rampung. Dokumen krusial tersebut masih dalam tahap pembahasan intensif.
“Belum, belum. Mungkin akhir-akhir bulan ini harusnya sudah ada, tapi masih menunggu ini,” jelas Hamas saat dikonfirmasi mengenai kesiapan LKPJ tersebut, Senin (7/7/2025).
Hamas menargetkan proses finalisasi LKPJ dapat diselesaikan pada pertengahan Juli 2024, bersamaan dengan agenda penetapan Kebijakan Umum Perangkat Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS).
“Berarti Minggu dua bulan di final belum ada berarti? Belum . Nanti di KUPA PPAS bulan Juli minggu kedua,” tegas Ketua DPRD Kaltim itu menegaskan jadwal yang ditargetkan.
LKPJ realisasi APBN merupakan dokumen pertanggungjawaban Pemerintah Pusat terkait penggunaan dana APBN di daerah, dalam hal ini Kaltim. Penyelesaiannya penting sebagai dasar evaluasi dan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah selanjutnya. (adv)
