SAMARINDA. Program pendidikan gratis yang dicanangkan melalui kebijakan GratisPol oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltim.
Anggota DPRD Kaltim, Fadly Himawan, menekankan bahwa ukuran keberhasilan program ini tidak cukup dilihat dari seremoni peluncurannya, melainkan dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya secara merata.
Ia menyatakan bahwa kebijakan publik seperti GratisPol harus menyentuh kebutuhan warga, khususnya dalam hal meringankan beban ekonomi orang tua peserta didik. Menurutnya, dampak langsung lebih penting daripada sekadar pencitraan.
“Kebijakan publik yang baik adalah yang bisa dirasakan langsung dampaknya, bukan hanya jadi headline,” tegas Fadly, Rabu (8/7/5).
Fadly menyoroti pelaksanaan program seragam gratis yang merupakan bagian dari skema GratisPol. Ia menyebut bahwa pembagian seragam gratis kepada siswa membutuhkan kejelasan teknis, terutama mengenai jenis seragam yang ditanggung pemerintah dan siapa yang berhak menerima.
Ia mengingatkan bahwa mayoritas sekolah saat ini memiliki lebih dari satu jenis seragam, seperti nasional, pramuka, batik, dan olahraga. Namun hingga kini, belum ada penjelasan rinci dari pemerintah mengenai seragam mana saja yang akan diberikan secara gratis.
“Kalau hanya satu atau dua jenis seragam yang digratiskan, harus ada kejelasan. Jangan sampai orang tua sudah mengharapkan semua, tapi ternyata hanya sebagian,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi terbuka antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Menurutnya, informasi yang tidak utuh bisa menimbulkan kesalahpahaman hingga kekecewaan di kalangan orang tua siswa.
“Tanpa informasi yang utuh dan sosialisasi yang masif, kebijakan sebagus apa pun bisa jadi bumerang,” jelasnya.
Fadly mendorong agar pemerintah segera menyusun petunjuk teknis (juknis) dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa pendataan harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada siswa yang terlewat, apalagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Ini soal manajemen lapangan. Harus ada mekanisme pendataan yang kuat agar tidak ada anak yang terlewat,” tegasnya.
Fadly menilai bahwa inisiatif GratisPol merupakan langkah strategis yang positif, namun realisasi di lapangan akan menjadi kunci utamanya. Jika implementasinya tidak tepat sasaran, maka tujuan program akan sulit tercapai.(adv)
