SAMARINDA.
Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali disorot. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, mengangkat persoalan kesenjangan pembangunan, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) seperti Mahakam Ulu (Mahulu), yang menurutnya masih tertinggal jauh dalam hal akses pendidikan, infrastruktur, hingga kelistrikan.
“Pendidikan itu fondasi pembangunan jangka panjang. Semua warga Kaltim harus dipastikan punya akses yang sama terhadap pendidikan yang layak,” kata Jahidin
Ia mengapresiasi program Beasiswa Kaltim yang telah membuka pendaftaran secara daring dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin maupun siswa berprestasi.
“Program ini membuka peluang besar. Tapi kalau infrastruktur dasar belum mendukung, upaya ini bisa timpang. Internet dan platform online tidak berarti apa-apa jika listrik saja belum masuk,” ujarnya.
Jahidin mengungkapkan bahwa hingga kini masih ada 211 desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik. Banyak desa di Mahulu bahkan masih terisolasi karena belum adanya jalan atau jembatan yang memadai.
“Bayangkan bagaimana anak-anak bisa belajar daring kalau listrik pun belum menyala. Ini bukan sekadar soal teknologi atau biaya pendidikan, tapi soal hak dasar yang masih belum terpenuhi,” tegasnya.
Menjawab hal tersebut, DPRD Kaltim, lanjut Jahidin, telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Kelistrikan. Regulasi ini mewajibkan setiap perusahaan tambang dan energi yang beroperasi di Kaltim untuk menyambungkan aliran listrik ke desa-desa sekitar.
“Kita ingin perusahaan-perusahaan besar tidak cuma mengambil hasil bumi Kaltim, tapi juga berkontribusi nyata dalam membangun. Elektrifikasi desa adalah langkah awal untuk menutup jurang ketimpangan itu,” tutupnya.(adv)
