Samarinda.Jurnaletam – Di tengah gelontoran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau yang mendekati Rp5 triliun, angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru masih tertahan di sekitar Rp300 miliar. Kondisi ini menjadi sorotan serius anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah.
Ia menilai timpangnya antara APBD dan PAD merupakan sinyal bahwa Berau belum mampu berdiri di atas kaki sendiri secara fiskal. Ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi struktur keuangan daerah.
“Target minimal PAD kita seharusnya bisa mendekati 10 persen dari total APBD. Artinya, saat APBD menyentuh Rp5 triliun, maka PAD idealnya paling tidak mencapai Rp500 miliar,” ujar Syarifatul, kepada media ini, Rabu (10/7/2025).
Politisi asal Dapil Berau tersebut menekankan perlunya langkah konkret untuk membalikkan situasi. Bukan hanya lewat peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tetapi juga melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
Menurutnya, Berau menyimpan banyak potensi yang belum sepenuhnya diolah. Sektor pariwisata, industri lokal, hingga kekayaan sumber daya alam dinilai masih bisa digarap lebih maksimal untuk menyumbang PAD secara signifikan.
“Sudah saatnya kita menggali potensi yang ada dengan lebih progresif. Bapenda harus lebih agresif mencari sumber-sumber baru, karena kebutuhan fiskal akan terus meningkat hingga 2030 mendatang,” tegasnya.
Salah satu strategi yang menurutnya patut dioptimalkan adalah kinerja perusahaan daerah (Perusda).
Ia menilai, jika dikelola secara profesional dan akuntabel, Perusda dapat menjadi pilar ekonomi daerah dan sumber PAD jangka panjang.
“Perusda harus dijalankan sesuai visi pendiriannya. Kita tidak bisa lagi menunggu. Potensi sudah ada, tinggal bagaimana kemauan dan keberanian untuk menggerakkannya,” sambungnya.
Syarifatul berharap Pemerintah Kabupaten Berau berani mengambil keputusan strategis demi meningkatkan kemandirian fiskal. Menurutnya, keberhasilan menaikkan PAD bukan hanya mencerminkan kecukupan anggaran, tetapi juga menjadi tolok ukur kemandirian sebuah daerah.
“Kalau terus-menerus bergantung pada pusat, bagaimana daerah bisa mandiri membiayai pembangunan dan pelayanan publik?” pungkasnya. (riz)
