SAMARINDA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam APBD 2024 yang mencapai Rp2,597 triliun. Angka tersebut dinilai sebagai cerminan lemahnya kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti, menyebut Silpa sebesar itu menjadi pertanda banyak program yang seharusnya memberikan manfaat nyata kepada masyarakat justru tidak terlaksana.
“Silpa sebesar ini menunjukkan kegagalan dalam mengeksekusi anggaran yang semestinya bisa digunakan untuk memenuhi hak dasar masyarakat,” ujar Damayanti.
Ia menilai dana yang tidak terserap seharusnya dialokasikan untuk sektor strategis, khususnya pendidikan. Masih banyak sekolah di berbagai daerah yang membutuhkan pembenahan fasilitas.
“Kalau anggaran direncanakan dan dijalankan dengan baik, dana sebesar ini bisa sangat berarti untuk peningkatan kualitas pendidikan dan layanan dasar lainnya,” tambahnya.
Damayanti juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran agar tidak terjadi pengulangan pola pemborosan atau penumpukan dana yang tidak terserap.
“Evaluasi perlu dilakukan secara serius agar anggaran benar-benar memberi dampak positif. Apalagi untuk pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, penyerapan anggaran harus maksimal,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan ketika pemerintah gagal merencanakan dan menjalankan anggaran dengan baik.
“Kalau pola seperti ini terus berulang, maka yang paling menderita adalah rakyat. Mereka kehilangan hak atas pelayanan publik yang layak,” pungkasnya.
