SAMARINDA. Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial RI mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras.
Ia secara khusus mengapresiasi model pendanaan yang diusung program ini, karena tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sedikit pun.
Menurut Agus, seluruh pembiayaan operasional dan fasilitas siswa ditanggung langsung oleh pemerintah pusat.
Hal ini dinilai sebagai langkah efisien dan strategis, sehingga daerah bisa tetap mendukung program pendidikan tanpa harus mengalihkan anggaran dari sektor lainnya.
“Ini program yang luar biasa. Semua pembiayaan dari pusat. Daerah hanya menyiapkan lahan siap pakai, tidak perlu memikirkan anggaran pembangunan atau operasional,” jelasnya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial Kaltim di Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (11/7/2025).
Agus menyebut, skema ini sangat ideal diterapkan di daerah, khususnya di tengah keterbatasan fiskal dan beban anggaran daerah yang cukup besar. Dengan dukungan pusat, program Sekolah Rakyat dapat berjalan tanpa membebani keuangan provinsi.
“Seringkali program besar mandek karena keterbatasan anggaran. Tapi di sini, pemerintah pusat ambil alih semua. Daerah hanya perlu dukung secara administratif dan lokasi. Ini sangat membantu,” jelasnya.
Selain efisien dari sisi anggaran, program ini juga dinilai membawa dampak langsung bagi masyarakat miskin, terutama anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan memadai. Semua kebutuhan siswa ditanggung, termasuk asrama, pakaian, hingga kebutuhan dasar lainnya.
Namun, Agus tetap mengingatkan pentingnya sosialisasi yang masif, agar informasi tentang program ini menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kita tidak ingin fasilitas ini mubazir karena kurangnya informasi. Pemerintah harus aktif turun ke masyarakat agar mereka tahu dan bisa memanfaatkan program ini,” tegasnya.
Agus berharap, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam program ini bisa menjadi contoh dalam pengembangan kebijakan lain yang pro-rakyat dan efisien secara anggaran.
“Ini bukan hanya soal sekolah, tapi soal bagaimana membangun SDM dengan pendekatan anggaran yang tepat dan menyentuh akar persoalan,” tutupnya. (adv)
